Provinsi Kalimantan Barat berdiri di garis depan bentang alam Indonesia. Dengan luasan daratan mencapai lebih dari 147 ribu kilometer persegi, wilayah ini menyimpan mozaik ekosistem tropis yang luar biasa yakni mulai dari bentang kubah gambut pesisir, perairan pedalaman Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, hingga tutupan hutan hujan dataran rendah dan pegunungan Heart of Borneo yang membentang di perbatasan Sarawak.

Namun, di balik kekayaan sosio-ekologis tersebut, Kalimantan Barat berada dalam pusaran triple planetary crisis perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan hidup akibat eksploitasi ekstraktif. Merespons urgensi perumusan kebijakan berbasis data spasial dan bukti ilmiah (evidence-based policy), CV. Widya Bakti Nusa resmi merilis buku referensi akademik terbaru:

  1. Judul : Isu-Isu Lingkungan dan Keberlanjutan di Provinsi Kalimantan Barat
  2. Penulis : Hamdil Mukhlishin
  3. Format : Buku Referensi Akademik / Monograf Komprehensif (20 Bab, 885+ Halaman)
  4. Penerbit : CV. Widya Bakti Nusa

Buku ini tidak sekadar merekam problematika lingkungan secara deskriptif, melainkan menghadirkan telaah multidimensional yang mengawinkan kerangka teori mutakhir (landscape-seascape approach, Water-Energy-Food Nexus) dengan studi kasus empiris di tingkat tapak.

Secara arsitektur naskah, karya ini dirancang secara sistematis ke dalam 20 bab pokok yang mengupas tuntas rantai kausalitas ekologis dan sosial-ekonomi di Kalimantan Barat:

  1. Tata Ruang, Tenurial, dan Resolusi Konflik Agraria Salah satu sorotan paling tajam dalam buku ini terletak pada analisis disonansi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan konsistensi penerbitan izin konsesi. Penulis mengurai kompleksitas tumpang tindih kawasan hutan dengan Area Penggunaan Lain (APL) serta dampaknya terhadap ketidakpastian hak ulayat masyarakat adat. Buku ini menekankan bahwa pemetaan partisipatif berbasis sistem informasi geospasial (SIG) dan percepatan program Perhutanan Sosial/Reforma Agraria merupakan kunci fundamental meredakan tensi konflik agraria struktural.
  2. Dinamika Gambut, Karhutla, dan Polusi Lintas Batas Mengulas lebih dari 2,7 juta hektar lahan gambut di Kalimantan Barat, buku ini menganalisis bahaya laten degradasi hidrologi akibat kanalisasi perkebunan monokultur. Penulis mengelaborasikan secara rinci strategi intervensi restorasi hidrologis (rewetting, konstruksi sekat kanal permanen/semi-permanen) dan urgensi penguatan patroli Masyarakat Peduli Api (MPA). Dampak multidimensi kabut asap terhadap kesehatan anak, penurunan fungsi kognitif siswa akibat penutupan sekolah, hingga akuntabilitas regional di bawah payung ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dianalisis secara mendalam.
  3. Menjawab Disrupsi ISPO, RSPO, dan EUDR Dalam ranah komoditas perkebunan, buku ini menakar kesiapan pekebun swadaya dan korporasi menghadapi regulasi bebas deforestasi global (EU Deforestation Regulation / EUDR). Melalui pendekatan due diligence hak asasi manusia dan ketertelusuran geolokasi (traceability), penulis menawarkan jalan keluar konkret: memprioritaskan intensifikasi melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan kelembagaan koperasi tani, serta integrasi pola agroforestri dan diversifikasi pendapatan agar petani kecil tidak terpinggirkan dari rantai pasok internasional.
  4. Kedaulatan Masyarakat Adat dan Pendekatan "One Health" Keberadaan masyarakat adat Dayak dengan hukum adat perladangan bergilir dan etnoekologinya ditempatkan sebagai pilar utama pelestarian hutan, bukan ancaman. Buku ini mendokumentasikan bagaimana kearifan lokal berpadu dengan teknologi modern (pemantauan drone, kecerdasan buatan, IoT) mampu menciptakan resiliensi wilayah terhadap bencana hidrometeorologi dan penyakit zoonosis melalui pendekatan lintas disiplin One Health.

Menatap Visi Indonesia Emas: Peta Jalan Kalbar 2025–2045

Di bagian pamungkas, buku ini merumuskan Peta Jalan Keberlanjutan Kalimantan Barat 2025–2045. Melalui studi kasus spesifik seperti pemulihan lanskap bekas tambang bauksit di Ketapang, proteksi koridor orangutan di Kapuas Hulu, dan tata air perkotaan berketahanan di Pontianak, penulis menggariskan target transisi energi bersih, pembiayaan hijau (blended finance dan pasar karbon), serta pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Karya Hamdil Mukhlishin ini menjadi rujukan berbobot bagi kalangan akademisi, perencana kebijakan daerah (Bappeda, Dinas LHK, Dinas Perkebunan), aktivis organisasi masyarakat sipil, hingga praktisi industri. Dengan ketelitian analisis data dan keberanian menawarkan rekomendasi operasional, buku ini diharapkan menjadi lentera penuntun dalam menjaga kelestarian bentang alam Kalimantan Barat yang adil, tangguh, dan berkelanjutan.